Abaikan Penataan Ruas Jalan Negara Larantuka – Maumere, Pemda Flotim Janjikan Penanganan Tahun 2026

REINHA.com – Peringatan cuaca ekstrim oleh Bupati Flores timur (Flotim) Anton Doni Dihen dalam keputusan Bupati Flotim nomor BPBD 300.2 .2.5 terkait penetapan status tanggap darurat bencana alam cuaca ekstrim di kabupaten Flores timur tahun 2025 ternyata tidak dilanjutkan dengan penanganan kondisi kebencanaan dibeberapa lokasi yang terdampak bencana.

Pasalnya sekian banyak daerah terdampak bencana terlewatkan dari perhatian Pemerintah daerah (Pemda) Flotim dalam penanganannya. Salah satu jalur transportasi yang terancam putus berada di jalur bencana desa Dulipali Kecamatan Ilebura.

Pantauan media (Selasa,23/12/2025), jalan Negara sepanjang jalur lokasi bencana desa Dulipali masih tertimbun penuh matrial batu, pasir dan lumpur yang terbawa banjir dari Gunung Lewotobi dan membentuk jalur aliran banjir baru dan belum ditangani pihak Pemda Flotim.

Penanganan yang lamban oleh Pemda Flotim menyebabkan pengendara yang melintas jalur tersebut mengeluhkan saat melintas apalagi bertepatan dengan turun hujan.

Kepala pelaksana (Kalak) Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur, Fredrik Moat Aeng kepada media ini (Selasa, 23/12/2025) menyatakan belum menempatkan alat berat di seputar daerah Dulipali.

“Alat berat kita terbatas dan satu unitnya masih ditempatkan di desa Nurabelen kecamatan Ilebura untuk pembersihan lokasi jalan disana dan itu dipinjam dari pengusaha” ucap Fredrik Moat.

Terkait pembersihan material banjir di lokasi bencana jalan Negara Larantuka – Maumere dilokasi bencana desa Dulipali lanjut Fredrik Moat, akan di lakukan di Januari 2026 setelah penangganan tanggap darurat banjir lahar dingin.

“Januari 2026 baru kita gunakan satu unit alat berat dari Maumere Kabupaten Sikka untuk ditempatkan di wilayah Dulipali guna membersihkan material banjir yang menumpuk” jelas Fredrik Moat.

Terkait kondisi ketersediaan alat berat Fredrik Moat mengatakan pihaknya juga kewalahan dalam penanganan banjir lahar dingin, karena keterbatasan alat. Penanganan untuk sementara dibantu oleh pihak pengusaha swasta yang memiliki alat berat dengan pertimbangan sebagaian besar jalur yang tertimbun merupakan akses ekonomi masyarakat.

“Terkait kondisi alat berat ini, BPBD Flotim baru mengajukan permohonan bantuan alat berat, unit kendaraan dum truk serba guna dan mobil tanki air ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat dan Pemda Flotim kebagian satu unit dump truk serba guna karena alat berat lainnya sudah di serahkan ke daerah bencana di Sumatera” ungkap Fredrik Moat Aeng.

Terhadap pernyataan Kalak BPBD Flotim terkait penundaan penanganan kondisi jalur jalan Larantuka – Maumere ke bulan Januari 2026 menuai kritik dari tokoh masyarakat Flotim, Anton Bulet Rebon.

Kepada Media ini (Rabu,24/12/2025) Anton Bulet Rebon menyesali sikap penundaan penanganan oleh Pemda Flotim karena alasan ketersediaan alat.

“Masyarakat tidak pikir ada uang atau tidak. Ada stok alat milik Pemda atau tidak. Yang masyarakat butuhkan aksi nyata Pemda Flotim dan bukan narasi kosong” tegas Anton Bulet Rebon.

Lintasan jalan ini lanjut Anton Bulet, sebagai akses utama menunjang aktivitas ekonomi warga dan wajib bagi Pemda mendahuluinya dalam penanganannya sebelum terjadi resiko lain. Walau berstatus jalan Negara kata Anton Bulet, Pemda Flotim wajib membangun koordinasi dengan para pihak dalam menjamin amannya warga penguna jalan yang melintas.

Kerbatasan ketersediaan alat dan baru diajukan permohonan bantuan ke BNPB pusat lanjut Anton Bulet, perlu di sesalkan. Mengapa baru diajukan permohonan oleh Bupati Anton Doni Dihen melalui BPBD Flotim disaat kondisi kebencanan di Flotim telah berulang tahun dan ada bencana besar di wilayah lain di Indonesia ? Ini bentuk kelemahan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi kebencanaan dan jangkauan kebutuhan Pemda dalam penanganannya.

Jelang musim mudik liburan hari raya Natal dan tahun baru 2026 kata Anton Bulet, wajib hukumnya Bupati Flotim melalui BPBD untuk membangun koordinasi dengan pihak – pihak berkompeten demi kelancaran arus lalulintas pada jalan utama dan bukannya menunda.

“Kalau janji di Januari 2026 baru ditangani berati Pemda Flotim di bawah kepemimpinan Bupati Anton Doni Dihen berharap tumpukan material itu harus setinggi Gunung dan mencelakakan warga baru di tangani ?. Inikan aneh” ujar Anton Bulet.

Kelambanan penanganan kondisi kebencanaan di Flotim dan terkhusus dampak letusan gunung api Lewotobi sebut Anton Bulet, sebagai bentuk kelemahan koordinasi Pemda Flotim secara internal dan eksternal.

“Kita tidak bisa berharap banyak dari pola penanganan kebencanaan Flotim yang seperti begini” kritik Anton Bulet.

Faktanya lambannya progres penanganan kebencanaan Flotim sebut Anton Bulet, selalu akan berulang tahun tampa gambaran progres perkembagan yang memuaskan dari penanganan hal kecil hingga hal besar dan semuanya serba tidak beres.

“Kita berharap Pemda Flotim di bawah kepemimpinan Bupati Anton Doni Dihen tidak terus memamerkan Narasi kosong tetapi lebih fokus terhadap aksi nyata seperti harapan masyakat Flotim,
tutup Anton Bulet Rebon.**(JWW/MB)

# Abaikan Penataan Ruas Jalan Negara Larantuka – Maumere, Pemda Flotim Janjikan Penanganan Tahun 2026